JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi walk out atau keluar, yang dilakukan anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Aksi walk out dipicu pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, saat di Cirebon beberapa waktu lalu. Anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, bilang pernyataan Dedi Mulyadi telah merendahkan martabat DPRD Jabar.
Pernyataan Dedi Mulyadi yang dianggap merendahkan DPRD terjadi saat pidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu.
Saat itu, Dedi menyatakan beberapa kebijakan yang diambilnya dilakukan tanpa konsultasi lebih dulu dengan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, proses konsultasi yang terlalu panjang justru memperlambat aksi perbaikan di lapangan. Salah satu contohnya adalah pembongkaran bangunan di aliran Sungai Bekasi dan wilayah Puncak.
Menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan saat sidang paripurna DPRD, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bilang semua pihak bebas menyampaikan pendapat.
Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai baik DPRD Jabar maupun Gubernur Jawa Barat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, terlebih soal kebijakan yang harus diputuskan bersama.
Legislatif dan eksekutif seharusnya bergandengan tangan, saling memperkuat, demi memajukan wilayah Jawa Barat.
Baca Juga Soal 'Walk Out' PDIP, Gerindra: Pernyataan Dedi Mulyadi Hanya Candaan, Jangan Terlalu Reaktif di https://www.kompas.tv/regional/594031/soal-walk-out-pdip-gerindra-pernyataan-dedi-mulyadi-hanya-candaan-jangan-terlalu-reaktif
#pdip #dedimulyadi #dprd
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/594034/kecewa-dengan-pernyataan-dedi-mulyadi-berujung-walk-out-pdip-itu-merendahkan-dprd-jabar
Aksi walk out dipicu pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, saat di Cirebon beberapa waktu lalu. Anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, bilang pernyataan Dedi Mulyadi telah merendahkan martabat DPRD Jabar.
Pernyataan Dedi Mulyadi yang dianggap merendahkan DPRD terjadi saat pidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei lalu.
Saat itu, Dedi menyatakan beberapa kebijakan yang diambilnya dilakukan tanpa konsultasi lebih dulu dengan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, proses konsultasi yang terlalu panjang justru memperlambat aksi perbaikan di lapangan. Salah satu contohnya adalah pembongkaran bangunan di aliran Sungai Bekasi dan wilayah Puncak.
Menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan saat sidang paripurna DPRD, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bilang semua pihak bebas menyampaikan pendapat.
Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai baik DPRD Jabar maupun Gubernur Jawa Barat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, terlebih soal kebijakan yang harus diputuskan bersama.
Legislatif dan eksekutif seharusnya bergandengan tangan, saling memperkuat, demi memajukan wilayah Jawa Barat.
Baca Juga Soal 'Walk Out' PDIP, Gerindra: Pernyataan Dedi Mulyadi Hanya Candaan, Jangan Terlalu Reaktif di https://www.kompas.tv/regional/594031/soal-walk-out-pdip-gerindra-pernyataan-dedi-mulyadi-hanya-candaan-jangan-terlalu-reaktif
#pdip #dedimulyadi #dprd
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/594034/kecewa-dengan-pernyataan-dedi-mulyadi-berujung-walk-out-pdip-itu-merendahkan-dprd-jabar
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.
00:30Dan Deddy Mulyadi telah merendahkan martabat DPRD Jawa Barat.
00:33Itu gubernur dalam acara musrembangnya provinsi untuk anggaran tahun 2025.
00:40Beliau menyampaikan dalam setiap mengambil keputusan,
00:44beliau menyampaikan kalau kita menyampaikan ke DPRD itu prosesnya lama.
00:51Ada pleno 1, pleno 2, pleno ketiga, sekolahnya juga tetap robo.
00:56Nah, saya berpikiran bahwa pernyataan gubernur ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD.
01:07Kita berharap ada klarifikasi. Apa sih maksud pernyataan dia itu?
01:12Pernyataan Deddy Mulyadi yang dianggap merendahkan DPRD terjadi saat pidato di acara musrembang di Cerebon pada 7 Mei lalu.
01:18Saat itu, Deddy menyatakan beberapa kebijakan yang diambilnya dilakukan tanpa konsultasi lebih dulu dengan DPRD Jawa Barat.
01:25Menurutnya, proses konsultasi yang terlalu panjang justru memperlambat aksi perbaikan di lapangan.
01:30Salah satu contohnya adalah pembongkaran bangunan di aliran Sungai Bekasi dan wilayah Puncak.
01:34Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar.
01:43Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari.
01:50Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti.
01:56Menanggapi aksi walkout fraksi PD perjuangan saat sidang paripunan DPRD,
01:59Gubernur Jawa Barat ini mulai dibilang semua pihak bebas menyampaikan pendapat.
02:03Setiap orang mau hampat mau tidak, artinya setiap orang kan berhak, setiap parti politik praksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik.
02:13Pakar Komunikasi Politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo menilai,
02:17baik DPRD Jawa Barat maupun Gubernur Jawa Barat harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah.
02:22Terlebih, soal kebijakan yang harus diputuskan bersama.
02:26Duduk bersama mau tidak mau bahwa responsifitas itu bagus.
02:31Kang Deddy Moryadi itu kan salah satu bentuk kepemimpinannya yang paling positif dan diapresiasi oleh rakyat Jawa Barat adalah responsif.
02:41Dia cepat gitu.
02:43Dan tapi kan tidak semua kebijakan harus cepat-cepat gitu kan.
02:49Terlalu ada yang kajian matang, deliberasi yang panjang, karena ada konsekuensi-konsekuensi.
02:54Karena kalau kebijakan yang salah, yang nanggung kan rakyatnya juga gitu, bukan anggota DPRD dan juga bukan gubernurnya.
03:03Dan ini yang harusnya menjadi catatan bagi gubernur maupun DPRD Jawa Barat untuk kemudian ya berkolaborasi lah.
03:11Kalau memang kepentingannya adalah kepentingan rakyat Jawa Barat, ya itu yang harusnya disepakati di awal.
03:19Legislatif dan eksekutif harusnya bergandeng tangan, saling memperkuat demi memajukan wilayah Jawa Barat.
03:25Tim Liputan, Kompas TV