KOMPAS.TV - Belasan siswa SMP diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.
Satu per satu, siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Pada Rabu (23/4/2025) siang, siswa-siswa tersebut masih dirawat intensif.
Menanggapi peristiwa ini, pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat mengklaim, dalam proses pengolahan sampai pendistribusian makanan ke sekolah, sudah sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari ahli gizi.
Pihak dapur saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang sudah dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, program MBG di Kecamatan Cianjur dihentikan sementara.
Terkait MBG, selain kasus dugaan keracunan di Cianjur, sebelumnya juga ada kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis di Dapur MBG Kalibata, Jakarta Selatan.
Polisi memeriksa dua saksi, yakni dari pihak operasional dan orang yang mengetahui surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur.
Dalam pemeriksaan, saksi dimintai keterangan terkait perjanjian harga porsi makanan MBG yang terdapat selisih dan perbedaan harga. Kini, total 5 orang saksi telah diperiksa polisi terkait kasus ini.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengecek soal dugaan penggelapan dana program makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan.
Meski belum mendapat laporan khusus terkait dugaan tersebut, Presiden Prabowo berjanji akan mengurusnya. Prabowo menekankan, setiap uang rakyat akan dijaga.
Merespons dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Dapur Kalibata, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bilang akan terus melakukan evaluasi per 10 hari terkait pelaksanaan MBG antara yayasan dengan mitra dapur.
Dugaan penggelapan dana MBG menguak pada pertengahan April lalu. Dugaan itu berawal dari belum dibayarnya mitra dapur MBG di Kalibata sebesar hampir Rp 1 miliar.
#mbg #makanbergizi #evaluasi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/588755/mbg-bermasalah-siswa-keracunan-hingga-dugaan-penggelapan-dana-perlu-evaluasi-total
Satu per satu, siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Pada Rabu (23/4/2025) siang, siswa-siswa tersebut masih dirawat intensif.
Menanggapi peristiwa ini, pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat mengklaim, dalam proses pengolahan sampai pendistribusian makanan ke sekolah, sudah sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari ahli gizi.
Pihak dapur saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang sudah dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, program MBG di Kecamatan Cianjur dihentikan sementara.
Terkait MBG, selain kasus dugaan keracunan di Cianjur, sebelumnya juga ada kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis di Dapur MBG Kalibata, Jakarta Selatan.
Polisi memeriksa dua saksi, yakni dari pihak operasional dan orang yang mengetahui surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur.
Dalam pemeriksaan, saksi dimintai keterangan terkait perjanjian harga porsi makanan MBG yang terdapat selisih dan perbedaan harga. Kini, total 5 orang saksi telah diperiksa polisi terkait kasus ini.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengecek soal dugaan penggelapan dana program makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan.
Meski belum mendapat laporan khusus terkait dugaan tersebut, Presiden Prabowo berjanji akan mengurusnya. Prabowo menekankan, setiap uang rakyat akan dijaga.
Merespons dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Dapur Kalibata, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bilang akan terus melakukan evaluasi per 10 hari terkait pelaksanaan MBG antara yayasan dengan mitra dapur.
Dugaan penggelapan dana MBG menguak pada pertengahan April lalu. Dugaan itu berawal dari belum dibayarnya mitra dapur MBG di Kalibata sebesar hampir Rp 1 miliar.
#mbg #makanbergizi #evaluasi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/588755/mbg-bermasalah-siswa-keracunan-hingga-dugaan-penggelapan-dana-perlu-evaluasi-total
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Belasan siswa SMP diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis MBG di Cianjur, Jawa Barat.
00:08Satu persatu, siswa SMP PGRI 1 Cianjur berdatangan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur.
00:15Pada Rabu siang, siswa masih dirawat intensif.
00:185 pasien yang diduga mengalami keracunan makanan yang kejadian tersebut bermula dari kemarin.
00:25Di antaranya dari SMP PGRI 1 terindikasi ada 14 orang, dan dari SMP 1 Cianjur ada 1 orang.
00:35Menanggapi peristiwa ini, pihak dapur Satuan Pelayanan Pemunuhan Gizi setempat mengklaim dalam proses pengolahan sampai pendistribusian makanan ke sekolah sudah sesuai prosedur dan mendapat pengawasan dari ahli gizi.
00:47Pihak dapur saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang sudah dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
00:54Untuk itu, program MBG di Kecamatan Cianjur dihentikan sementara.
00:59Kita selalu melalui yang namanya pulati kontrol, itu oleh ahli gizi kita.
01:04Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak.
01:10Nah, uji layaknya ini kita konsumsi bareng saya, ahli gizi, gitu kan mencoba makanan yang akan didistribusikan.
01:19Terkait MBG, selain kasus dugaan keracunan di Cianjur, sebelumnya juga ada kasus dugaan kelipuan dan pendelapan dana makan bergizi gratis di dapur MBG Kalibata, Jakarta Selatan.
01:31Polisi memeriksa dua saksi, yakni dari pihak operasional dan orang yang mengetahui surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur.
01:38Dalam pemeniksaan, saksi dimintai keterangan terkait perjanjian harga porsi makanan MBG yang terdapat selisih dan perbedaan harga.
01:46Kini total lima orang saksi telah diperiksa polisi soal kasus ini.
01:50Yang tinggal itu pertama terkait perjanjian, karena kan seperti terkaitkan kemarin, di perjanjian MBG itu kita kontrak dengan yayasan itu adalah 15 ribu proporsi, dipotong 2.500 untuk yayasan.
02:04Kemudian di tangan jalan, kenapa bisa? Dari 15 ribu jadi 13 ribu dan masih dipotong 2.500.
02:10Terus, jadi itu tadi didalami disaksinya MBG.
02:14Kemudian di perjanjian ini, itu masih mencari pada saat memasalah, itu geramasnya seperti apa, apakah semua sama atau ada perbedaan.
02:24Karena kan katanya ada imponnya itu perbedaan harga, namun ternyata di lapangan semuanya sama.
02:30Presiden Prabowo Subianto mengungkap akan mengecek soal dugaan penggelapan dana program makan bergerusi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan.
02:37Meski belum mendapat laporan khusus terkait dugaan itu, Presiden Prabowo berjanji akan mengurusnya.
02:43Presiden menekankan, setiap uang rakyat akan dijaga.
02:47Perespon dugaan penggelapan dana makan bergerusi gratis di dapur Kalibata.
02:51Kepala Badan Gizi Nasional dan Hindayana bilang akan terus melakukan evaluasi per 10 hari terkait pelaksanaan MBG antara yayasan dengan mitra dapur.
02:59Di mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse, mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka.
03:09Dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan giji baru yang akan operasional, baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut.
03:21Sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang badan giji nasional, bukan uang mitra.
03:30Bukan, sehingga badan giji bisa mengontrol lebih ketat karena uang muka yang diberikan itu harus digunakan sebaik-baiknya.
03:38Dugaan penggelapan dana MBG menguak pada pertengahan April lalu.
03:41Dugaan itu berawal dari belum dibayarnya mitra dapur MBG di Kalibata sebesar hampir 1 miliar rupiah.
03:51Kasus dugaan keracunan hingga penggelapan dana MBG muncul ke publik.
04:01Lalu apa yang perlu dievaluasi?
04:03Kami membahas hal ini demi pelaksanaan MBG yang lebih baik.
04:07Demi anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup.
04:10Kita akan ulas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring.
04:14Sudah ada kuasa hukum mitra dapur MBG Kalibata.
04:18Sudah ada mas Dana Harley.
04:20Selamat pagi mas Dana.
04:22Selamat pagi mbak.
04:24Kemudian juga ada anggota komisi 9 DPR dari fraksi PKS.
04:29Sudah ada Bu Kurniasih Mufidayati.
04:33Assalamualaikum Bu Kurniasih.
04:35Waalaikumsalam.
04:36Selamat pagi.
04:37Salam sehat.
04:39Kemudian di studio kita ada Direktur Kebijakan Publik Selio.
04:44Sudah ada mas media Wahyu di Askar.
04:46Selamat pagi mas media.
04:47Selamat pagi.
04:47Tentu yang perlu digarisbawahi soal adanya dugaan penyelewengan dana, kemudian dugaan keracunan akibat usaha menyantap MBG ini harus menjadi evaluasi bersama.
05:01Agar program yang punya niat baik ini terus berjalan baik dan juga lancar begitu ya Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu.
05:09Tapi saya bertanya dulu kepada Mas Dana.
05:12Mas Dana, sejauh ini apakah sudah ada pembayaran yang sudah beres atau 0 rupiah?
05:21Berapa rupiah yang kemudian sudah atau belum dibayarkan sampai saat ini?
05:28Sampai saat ini dapur SPPG Kalibata masih berjalan, namun berjalan dengan dana pribadi.
05:37Jadi dari Kamis kemarin sampai hari ini itu masih berjalan dengan dana pribadi.
05:40Jadi kerugian yang kita tafsir dari perjanjian kita dengan yayasan per hari, per minggu kemarin itu sampai 975.315.000 rupiah.
05:50Nah sampai saat ini pun itu belum dibayarkan sama sekali.
05:55Jadi pembayaran dua tahap kita sudah lakukan, 65.000 rupiah kita sudah masak itu belum dibayar.
06:01Dana bantuan dari BGN yang sudah diberikan juga itu belum diberikan kepada mitra dapur.
06:07Jadi sampai hari ini kita masih memasak menggunakan uang pribadi demi melanjutkan program Bapak Prabowo Subianto.
06:14Oke, jadi faktanya sampai saat ini memang walaupun dapur dari di Kalibata ini sudah beroperasi, tapi kemudian dananya ini dari dana pribadi ya?
06:25Betul, betul.
06:26Belum ada komunikasi juga dari pihak Anda, berarti klien Anda ini pihak ketiga?
06:33Ya, jadi kalau bisa saya sampaikan, yayasan ini dia itu sudah ada perjanjian pembagian hasil dengan dua oknum.
06:39Dua oknum ini dia baru bikin perjanjian lagi dengan klien saya.
06:43Jadi sudah ada subcon di subcon lagi.
06:47Perjanjiannya seperti apa awalnya, Mas Zana?
06:50Jadi awal yang kita ketahui, kalau dari klien saya itu kita diminta untuk membantu program MBG dengan iming-iming porsi 15.000.
06:59Nah, kemudian berjalanan waktu ternyata tidak sesuai.
07:03Ada yang 13.000, ada yang 15.000.
07:05Nah, yang kami dari sepawahi, ini pada bulan Desember pihaknya sudah mengatakan ada perbedaan harga,
07:11tapi tidak diberitahu kepada klien kami.
07:14Dan tetap janjikan untuk 15.000.
07:15Dan ironisnya, 15.000 itu dipotong 2.500, yang 13.000 pun dipotong 2.500.
07:23Jadi bayangkan klien saya ini 10.500 harus menyiapkan tempat beli bahan baku, masak, dan mengirim makam bergisi gratis tersebut.
07:31Karena ada pemotongan 2.500, 2.500 itu ya?
07:36Betul.
07:37Oke, sampai saat ini kan terakhir update-nya kalau tidak salah, mohon dikoreksi,
07:42sempat ada pemeriksaan saksi oleh polisi soal dugaan penggelapan dana MBG dari klien Anda.
07:48Apa yang Anda ketahui soal pemeriksaan saksi ini?
07:51Ya, jadi sejauh ini dari hari Jumat kemarin sampai dengan hari Selasa itu sudah diperiksa 5 saksi.
07:58Hari ini ada saksi tambahan juga, 1 saksi, jadi total sudah 6 saksi.
08:03Pada intinya, saksi-saksi tersebut menjelaskan mengenai berjalannya program makam bergisi gratis ini.
08:09Yang pertama, yang kedua, mengenai perjanjian.
08:12Dan yang ketiga, operasional di dapur seperti apa.
08:14Karena kan kalau misalnya TKSN bilang ada perbedaan harga pun, Rp13.000 dan Rp16.000,
08:20pada prakteknya dramasi semua sama, tidak ada yang dibedakan.
08:23Kalau misalnya memang ada perbedaan, seharusnya pada saat kita dramasi itu ada perbedaan.
08:27Nah, itulah yang sekarang menjadi perdebatan dengan pihak kepolisian.
08:34Dalam artian, kita sedang mencari titik temu penipuan dan penggelapan.
08:39Oke, tapi kalau dari klien Anda dan juga pihak kedua, karena ada pihak ketiga,
08:48sebenarnya apa yang menjadi hambatannya?
08:52Kalau tadi kita lihat, Kepala BGN sudah mengatakan kemarin sejak awal memang sistemnya reimburse,
08:58kemudian dirubah sekarang uang muka.
09:01Jadi hambatannya kalau dari klien Anda, pengakuannya seperti apa?
09:04Sampai Rp0 belum dibayar sama sekali.
09:08Jadi begini, kalau yang pertama itu,
09:11dasar dari mereka tidak memberikan, pertama karena klien saya dibilang dia punya utang.
09:16Jadi klien saya pertama sampai kejadian,
09:18diminta beli ompring 12.000 pcs, kita sudah bayar Rp200 juta,
09:21kemudian sisanya akan kita bayar saat program ini berjalan.
09:25Namun kenyataannya ada uang members dari bagian masuk langsung diklaim sama mereka.
09:29Nah, kemudian yang kedua, mereka mendalilkan bahwa kita ini tidak menyerahkan kapitansi.
09:34Padahal pada saat di bagian itu, sudah dicek langsung,
09:38kita sudah menyerahkan dan uang itu pun sudah cair sebenarnya.
09:41Nah, ini sekarang yang menjadi pertanyaan, apalagi dasar mereka untuk tidak memayarkan kita.
09:46Saya juga kurang paham, terakhir saya sudah layangkan somasi terakhir untuk gugatan,
09:52dan juga sampai saatnya belum dapat balasan.
09:53Oke, berarti sudah upaya somasi juga sudah dilayangkan,
09:58begitu sekarang juga berarti ini masuk ke ranah perdata ya, Mas Sedana?
10:04Betul, ini sudah masuk ke ranah perdata untuk terkait dengan kiruginya.
10:08Tapi untuk proses pidana, penipuannya itu kita akan tetap jalankan.
10:12Karena pandangan saya ini, unsur penipuannya sudah terpenuhi,
10:18polisi juga sudah mulai yakin, tinggal nanti kita tunggu minggu depan terlapor dipanggil,
10:23hasilnya seperti apa, kita silahkan ke Polores Jakarta Selatan.
10:26Namun, perlu saya sampaikan, semoga dari pihak Polores ini tetap profesional,
10:32dan tidak ada intervensi-intervensi dari pihak orang-orang pun.
10:35Oke, baik.
10:37Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Sedana,
10:41terkait dengan dugaan penyelewengan dana MBG ini,
10:44bahkan klien Anda selaku pihak ketiga belum menerima uang sepeserpun, 0 rupiah.
10:51Dan walaupun dapur di Kalibata masih beroperasi,
10:54kemudian ini adalah dana pribadi yang tetap untuk menjalankan program dari makan bergisi gratis.
11:02Bukurnia sih, respon Anda.
11:04Dan bagaimana pengawasan dari DPR melihat penjelasan dari Mas Sedana tadi
11:10soal dugaan adanya penyelewengan dana, bahkan belum menerima uang sama sekali, 0 rupiah.
11:17Bukurnia sih.
11:20Ya, selamat pagi Mas Sedana, Mas Wahyu, Mbak Adistri ya.
11:26Jadi, dengan kasus yang di Kalibata ini,
11:29walaupun kami sedang masa reses beberapa waktu yang lalu pada saat kejadian yang terjadi,
11:34kami langsung berkomunikasi juga dengan Pak Kepala BGN.
11:36Yang pertama, kami tentu saja sangat prihatin atas kejadian ini ya.
11:41Karena ini kan sebenarnya program yang harusnya didukung dan disukseskan oleh semua stakeholder.
11:46Ya, termasuk kita semua harusnya mendukung program yang sangat bagus,
11:50yang manfaatnya langsung kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada murid-murid gitu ya.
11:55Ya, kepada anak-anak gitu ya.
11:56Itu tentu saja harusnya didukung dengan sportivitas yang tinggi,
12:01dengan akuntabilitas yang tinggi, tentu saja harusnya seperti itu.
12:04Kami sangat mendukung program ini, dan ini kan anggaranya juga didiskusikan bersama di Komis 9, Mbak Adistri.
12:09Jadi, kami sangat menyayangkan dan sangat prihatin ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya lah seperti itu.
12:21Dan kami juga sudah mendapatkan penjelasan secara informal,
12:24karena memang belum memasuki, kami baru masuk masa sidang ya, Mbak Adistri ya.
12:28Jadi, mungkin baru pekan depan insya Allah, kita akan bertemu secara resmi dalam rapat kerja kami dengan BGN.
12:35Namun, sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi secara informal,
12:38dan Kepala BGN sudah langsung turun tangan juga.
12:41Bahkan, kami sangat apresiasi kepada Pak Presiden,
12:44yang juga langsung ikut memberikan dukungan bahwa Pak Presiden sangat komitmen ya terhadap program ini,
12:52dan satu sen pun uang rakyat pasti akan dijaga oleh beliau.
12:55Saya rasa ini kalimat yang sangat luar biasa dari Pak Presiden untuk kita semua,
13:00dan program MBG ini tetap harus dijalankan, tetap harus didukung,
13:05tetapi memang ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan oleh BGN ya.
13:10Seperti misalnya, perlu specialisasi lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi-regulasi,
13:16dan juga mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi tentang tata kelola,
13:20mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang di Kalibata ini.
13:25Kami juga turut prihatin, ini Mas Dana yang menjadi kuasa hukum sangat support ya.
13:32Low enforcement tetap harus ditegakkan,
13:35supaya ada efek jerak ya Mbak Distri ya,
13:37sehingga ini program uangnya dari rakyat gitu.
13:40Jadi, dana ini harus kembali manfaatnya kepada masyarakat.
13:45Mudah-mudahan dengan adanya low enforcement dari kasus ini,
13:48menjadi hikmah, menjadi pelajaran, dan bisa kita ambil polanya nanti dalam tata kelola yang bisa diperbaiki oleh BGN,
13:57ketika terjadi permasalahan seperti ini ya,
14:00mungkin fraud ataupun penyalahgunaan dana,
14:03ini juga low enforcementnya clear, jelas,
14:06sehingga tidak terjadi lagi di kasus-kasus yang lain,
14:10ataupun di SPPG-SPPG yang lainnya.
14:13Itu yang kami lakukan,
14:15melakukan pengawasan melalui Pak Kepala BGN,
14:18dan Pak Kepala BGN juga sangat proaktif
14:20dalam merespon semua pertanyaan kami,
14:23dan menjelaskan secara detail terhadap penanganan masalah ini.
14:26Mudah-mudahan segera ada titik terang ya Mas Dana ya,
14:29dari kasus ini,
14:30supaya menjadi efek jerak juga,
14:32buat pengelola-pengelola yang lain.
14:35Sekali lagi, kami sangat prihatin,
14:38dan sangat menyayangkan kasus ini terjadi,
14:40dan low enforcement harus ditegakkan,
14:42karena mungkin memang perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi,
14:46terkait dengan regulasi tata kelola,
14:48supaya tata kelola manajemen makanan bergizi gratis ini ya,
14:52supaya tidak terulang lagi kasus-kasus seperti di Kalibata,
14:56dan juga kasus-kasus seperti keracunan yang terakhir kemarin ya,
14:59di Cianjir kalau nggak salah ya,
15:01sehingga bisa diantisip maksimal mungkin.
15:03Tapi pada prinsipnya program ini sangat bagus,
15:06dan sampai hari ini setau kami sudah 2.000 titik ya,
15:10sehingga berarti manfaatnya sudah di atas 1 juta.
15:13Dan di tempat-tempat yang lain,
15:14sebagian besar berjalan dengan baik,
15:16Mbak Disdi, Alhamdulillah.
15:17Kami monitor, kami mengalukan pengawasan,
15:20di tempat-tempat yang lain,
15:22bahkan di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan,
15:25itu juga berjalan dengan baik.
15:26Nah ini ada kes di 1, 2, 3 tempat yang memang harus diatasi,
15:30dan tetap low enforcement dan tetap tidak boleh ada toleransi
15:34untuk terjadinya potensi permasalahan-permasalahan
15:37seperti yang terjadi pada hari ini.
15:38Oke, kita terus kawal bagaimana niat baik dari pemerintah
15:42untuk bisa menyalurkan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak,
15:47bahkan 1 sen pun menurut Pak Presiden Prabowo Subianto,
15:51akan kembali kepada rakyat, begitu.
15:53Nah kalau...
15:54Dia sangat komitmen dalam hal itu,
15:56kami sangat support dan apresiasi terhadap beliau.
15:59Lalu bagaimana dengan uang rakyat yang sudah dipakai,
16:03begitu ya dari kliennya Pak Dana,
16:06Mas Dana yang sudah terpakai sampai 975 juta,
16:09apakah akan kembali, begitu?
16:12Ya, itu diselesaikan secara hukum,
16:13kan sedang dalam proses kan,
16:15mudah-mudahan tadi ya,
16:16low enforcement-nya bisa berjalan dengan baik,
16:18dan menjadi satu pelajaran,
16:20supaya nanti tata kelola dan regulasi-regulasi berikutnya
16:23juga lebih jelas juga nanti,
16:24supaya ada pendalaman dalam regulasi-regulasi yang sudah ada,
16:28sudah dikeluarkan.
16:29Kan program MBG ini sudah ada regulasinya ya,
16:31jadi regulasi ini mungkin perlu diperdalam,
16:33perlu dianalisa, dikembangkan lagi nantinya,
16:36supaya bisa menjaga segala potensi-potensi buruk yang terjadi,
16:40tidak terulang lagi.
16:41Oke, saya ke Mas Media dulu,
16:43Bu Kurniasi dan juga Mas Dana,
16:45bagaimana melihat penjelasan dari Mas Dana tadi,
16:49kemudian Bu Kurniasi tadi,
16:50soal program Makan Berkizi Gratis ini,
16:53yang masih menemukan tantangan dalam perjalanannya,
16:56begitu, walaupun kita tahu,
16:58mayoritas sudah berjalan dengan baik,
17:00tapi masih ada kerikil-kerikil yang memang harus segera dibenahi,
17:03begitu ya.
17:04Kemarin di Papua,
17:06sudah perdana,
17:08akhirnya anak-anak Papua bisa merasakan Makan Berkizi Gratis
17:12dari Jayapura, begitu ya, dari Pak Presiden Prabu.
17:16Mas Dana.
17:17Ya, memang cukup miris dan mengkhawatirkan ya,
17:19ada banyak sekali kendala dalam laksanaan program MBG ini.
17:23Dan, kalau tadi berkaitan dengan kasus hukum,
17:26menurut hemat saya memang problemnya sekarang,
17:29cenderung diskusi ini dalam bentuk diskusi perdebatan horizontal,
17:34bagaimana permasalahan di lapangan.
17:35Tapi, menurut saya,
17:37solusi yang harus dicari adalah,
17:39sesuai dengan Ibu tadi,
17:41mengusulkan bagaimana peninjauan kembali regulasi yang ada.
17:44Jadi, dilakukan secara vertikal,
17:46bahwa hari ini pemerintah harus bertanggung jawab
17:50atas kekacauan-kekacauan yang terjadi hari ini.
17:52Jadi, berkaitan dengan penggelapan dan lain-lain,
17:55saya kira sekarang solusinya adalah,
17:57lembaga pengawasan internal pemerintah,
17:59BPKP,
18:00Inspektorat General harus masuk,
18:02BPK juga harus masuk,
18:04termasuk juga KPK,
18:05saya kira juga harus mencari jalan keluar,
18:08bahkan juga kalau bisa menginvestigasi kasus ini
18:11agar tidak terjadi lagi.
18:13Dan fungsi pengawasan ini harus dilakukan dengan kuat,
18:15saya kira ke depan,
18:16karena praktis selama 3-4 bulan terakhir ya,
18:20ada banyak sekali persoalan-persoalan,
18:23termasuk juga dari segi pembiayaan.
18:25Itu yang pertama.
18:26Dan ini harus didorong terus,
18:28karena suara kita kan disuarakan lewat legislatif.
18:31Jadi, saya berharap legislatif lebih keras,
18:34yang kedua berkaitan dengan penyaluran.
18:37Di Papua misalkan,
18:38ini kan sudah jalan 4 bulan,
18:40baru disalurkan.
18:42Dan kalau saya lihat liputan Kompas TV,
18:44itu di Jayapura,
18:46masih di kawasan perkotaan.
18:47Jadi,
18:48kita belum menjangkau sebetulnya kawasan pedesaan,
18:51termasuk di Jayapura.
18:52Yang seharusnya menjadi prioritas.
18:54Betul,
18:55karena mereka yang mengalami kesulitan gizi,
18:58malnutrisi,
18:58stunting,
18:59dan lain-lain.
19:00Dan,
19:01ini kan siklus ya.
19:03Menurut saya ada kegagalan yang sangat signifikan
19:05dalam hal perencanaan kebijakan.
19:07Jadi,
19:08MBG kita dilakukan dengan skema vendor-vendor besar,
19:11kemudian vendor-vendor ini diberikan persyaratan,
19:14dan lain-lain.
19:15SOP-nya juga tidak jelas,
19:17sehingga kemudian terjadi masalah-masalah pembiayaan
19:19seperti yang tadi disampaikan.
19:21Dan,
19:22kalau kita lihat kondisi kompleksitas geografi di Indonesia,
19:25kita harus lebih banyak melibatkan sekolah,
19:28lebih banyak melibatkan komunitas.
19:30Di Papua,
19:30nggak bisa kita menyalurkan langsung ke kampung-kampung
19:33yang ada di hutan-hutan itu
19:34dengan skema vendor-vendor besar seperti sekarang.
19:37Itu pertanyaan saya.
19:38Jadi,
19:38perencanaan kebijakannya juga sangat-sangat problematik.
19:43Setelah perencanaan kan ada proses penggembangan,
19:45ini juga bermasalah.
19:47Sekarang kita pengadaan kan lewat vendor ya.
19:50Makanya di awal itu saya berpikir
19:52pengadaannya itu lewat e-katalog LKPP,
19:55Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa.
19:56Sudah ada sistemnya.
19:58Tapi sekarang kan vendor ini kan ditunjuk secara langsung.
20:02Dan ini menjadi celah menurut Anda?
20:03Jelas, jadi celah.
20:05Karena kalau melewati e-katalog LKPP,
20:07semua jelas.
20:09Proses pengadaannya jelas,
20:10pembiayaannya juga jelas,
20:12akuntabel transparan.
20:13Semua dilakukan secara digital.
20:16Tapi ini kan enggak.
20:17Prosesnya kan kita tahu.
20:19Apply online,
20:20kemudian diverifikasi,
20:21kemudian keluar namanya siapa dapur-dapur yayasan yang menerima.
20:24Jadi ada problem besar saya kira dari desain kebijakan.
20:30Dari desain kebijakan.
20:32Saya harus jujur katakan secara visi,
20:35kebijakan MBG ini memberikan makan untuk rakyat,
20:38itu baik memang.
20:39Niatnya baik.
20:40Niatnya baik.
20:41Tetapi kita kan harus memastikan,
20:44problemnya adalah memastikan implementasi kebijakannya benar.
20:48Di lapangan seperti apa?
20:49Betul, Pak Prabowo harus disertai dengan tim yang kuat,
20:52solid, dan benar dalam melaksanakan kebijakan.
20:55Karena kalau terkait pengadaannya,
20:57itu sudah ada di perpres 16 tahun 2018.
21:01Semua harus lewat e-katalog.
21:02Tapi itu kan tidak dilakukan oleh pemerintah.
21:05Jadi,
21:05saya kira ini evaluasi-evaluasi yang menurut saya harus terus bergulir,
21:09harus terus disuarakan oleh masyarakat,
21:11karena kita harus terbuka ya hari ini.
21:16Karena kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang jujur,
21:20dan kebijakan yang terus berubah,
21:22terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu.
21:24Jadi,
21:25saya kira BGN harus terbuka untuk masukan,
21:29dan kerja dengan benar,
21:31dan kemudian terus diawasi oleh masyarakat,
21:33termasuk juga dari legislatif,
21:35dan masyarakat sipil.
21:36Jadi, basicnya soal mekanisme kebijakannya dulu,
21:40harus melewati e-katalog,
21:42supaya benar-benar transparan,
21:44dan juga jelas begitu,
21:46menurut Anda?
21:47Karena satu-satunya yang bisa diintervensi oleh pemerintah,
21:50itu kan regulasi.
21:52Persoalan apa yang terjadi di lapangan,
21:54sekarang perdata,
21:55itu kan yang terjadi di masyarakat.
21:57Itu tidak akan terjadi,
21:58kalau regulasinya benar.
22:00Kalau regulasinya akuntabel transparan,
22:03dan clear di lapangan.
22:04Tapi sekarang enggak.
22:05Bahkan UMKM,
22:07atau masyarakat biasa,
22:08yang pengen ikut menjadi,
22:10pelayasan dapur umum,
22:11itu juga kebingungan memperoleh informasi dari mana,
22:15meskipun ada website-nya,
22:16tetapi tiba-tiba sudah ada yang terpilih,
22:18blablabla.
22:19Dan kemudian vendor-vendor yang terpilih,
22:21ini juga cenderung,
22:23sebagian juga belum tentu siap.
22:24Saya enggak bilang semua dapur umum bermasalah.
22:27Ada dapur umum yang baik juga menurut saya,
22:30penyalurannya juga baik,
22:31tentu itu sangat perlu diapresiasi.
22:33Tapi ini kan kita berbicara perbaikan.
22:36Kita berbicara perbaikan.
22:37Dan perbaikan itu tidak di atas kertas ya.
22:40Kita enggak bisa bilang,
22:41seperti ibu sampaikan tadi,
22:43bahwa sudah disalurkan sekian juta anak,
22:45sekian ribu anak.
22:47Enggak bisa.
22:48Itu model evaluasi zaman lalu.
22:50Evaluasi yang harus dilakukan sekarang adalah,
22:53pertama,
22:54apakah kualitas dari program itu baik?
22:57Dana program ini sampai dalam bentuk makanan,
23:00dan makanannya betul-betul bernutrisi.
23:02Karena saya lihat tadi di Liputan Kompas juga,
23:06banyak pasti kritik dari ahli kesehatan,
23:08kalau melihat kualitas makanannya juga begitu ya.
23:11Jadi kita perlu memastikan secara holistik,
23:13kualitas dari program ini,
23:15dana sampai ke masyarakat,
23:16dan programnya berkualitas.
23:17Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas,
23:19bahwa anak-anak menerima makan.
23:23Semua anak menerima makan.
23:24Tapi...
23:25Makanan yang seperti apa?
23:26Makanan yang seperti apa?
23:27Kata bergizi ini yang masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat.
23:32Perlu ada perbaikan demi niat baik,
23:35yang memang mulia sekali untuk memberikan makan bergizi gratis
23:39kepada seluruh anak Indonesia.
23:41Baik tidak hanya di perkotaan,
23:43tapi sampai di pelosok.
23:44Tentu harus segera ada perbaikan yang komprehensif.
23:48Bu Kurniasi selaku juga perpanjangan tangan dari rakyat.
23:53Jangan sampai kemudian,
23:54apa yang harus dievaluasi secara holistik ini?
23:58Mulai dari tadi,
23:59yang tadi disebutkan Mas Media,
24:01apakah nanti juga akan didorong
24:03iKatalog, LKPP, dan segala macam,
24:05termasuk soal pembayar, pembiayanya.
24:07Tapi jangan dijawab dulu, Bu Kurniasi.
24:09Kita jeda dulu, usai jeda kami kembali.
24:11Dan temukan jawabannya di Sapa Indonesia Pagi.
24:23Terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
24:26Saudara, kita masih membahas soal bagaimana tantangan yang dihadapi oleh program
24:30makan bergizi gratis, yang tentu saja kita harus apresiasi niat baik dari pemerintahan
24:34Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian memberikan makan bergizi gratis
24:40kepada seluruh anak-anak Indonesia demi SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya.
24:46Begitu, tapi kemudian di tengah jalan tentu saja menemui tantangan-tantangan
24:49dan harus ada evaluasi supaya program ini bisa berjalan lebih baik ke depannya.
24:55Masih membahasnya bersama dengan dari perwakilan DPR, Bu Kurniasi.
25:00Kemudian ada Mas Dana, kuasa hukum dari kliennya yang kemudian ada dugaan penyelewangan
25:06dan MPG, kemudian juga dari Selyos, Mas Media.
25:09Saya ke Bu Kurniasi.
25:10Bu Kurniasi, setelah Anda mendengar pemaparan penjelasan dari Mas Media tadi,
25:16perlu memang ada evaluasi yang holistik, yang menyeluruh mulai dari perancangan kebijakannya,
25:25aturannya dulu dibenahi, mungkin tidak melakukan penunjukan langsung,
25:30tapi memang ada e-katalog di sana, kemudian soal pembayarannya seperti apa,
25:35sampai pengadaannya, sampai akhirnya bisa dimakan, disantap oleh anak-anak.
25:40Apa yang bisa didorong oleh anggota DPR sebagai perpanjangan dari suara rakyat, Bu Kurniasi?
25:49Yang pertama, secara sistem dan tatak lola, MBG ini merupakan program bantuan pemerintah,
25:56sehingga memang kerjasama kemitraannya tentu saja memenuhi kriteria bantuan pemerintah.
26:05Karena tadi saya katakan, perlu dikaji lebih dalam lagi tentang regulasi.
26:09Nah kalau kita belajar dari Brazil, Brazil itu bentuk regulasinya adalah undang-undang, Pak.
26:14Kalau di kita kan hari ini baru dari BGN-nya ya, itu nomor 2 tahun 2024,
26:20terkait dengan juknis dan operasional dari pelaksanaan MBG.
26:24Artinya regulasinya ada, tapi masih dari badan.
26:29Ya, nah ini mungkin nanti secara bertahap, karena ini kan juga program baru di-launching bulan Februari.
26:35Tetapi tidak berarti kita memaklumi adanya kasus-kasus yang ada.
26:40Nah kasus-kasus yang ada ini menjadi catatan, menjadi evaluasi,
26:45yang kemudian nanti untuk perbaikan regulasi di masa yang akan datang.
26:50BPR sendiri akan mendorong untuk ini akan aturannya menjadi undang-undang?
26:55Kita akan lihat dulu bagaimana evaluasi selama dari Februari sampai dengan bulan April ini.
27:03Ya, itu kita akan mengevaluasi secara komprehensif dari sistemnya,
27:07tata kelolanya, regulasinya semua akan kita evaluasi.
27:10Itu pekan depan kita sudah jadwalkan, akan ada rapat dengan BGN.
27:15Dan tentu saja ini satu peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi.
27:20Termasuk tadi ya, saya sampaikan ke Mas Dana,
27:23harusnya memang ada regulasi yang mengatur dampak hukumnya.
27:26Gimana kalau terjadi tentang bantuan pemerintah?
27:29Itu kan juga pasti sudah ada kan.
27:30Ketika ada penyelewengan bantuan pemerintah itu, maka sanksi hukumnya seperti apa.
27:35Jadi memang perlu ada evaluasi, kajian lebih mendalam lagi,
27:41sistemnya, tata kelolanya.
27:43Kalau bahasanya BGN itu ada ekosistemnya.
27:46Nah, ekosistemnya ini juga mata rantai-nya seperti apa,
27:49perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif ya,
27:53dari hulu ke hilir, nggak secara parsial.
27:56Karena kami terus melakukan monitoring, kami juga terus melakukan pengawasan.
28:02Ya, terima kasih banyak masukan dari publik ya, termasuk dari Mas Wahyu tadi.
28:07Ini tentu saja menjadi catatan bagi kami.
28:09Tapi memang ini bentuknya itu adalah program bantuan pemerintah
28:12yang harus dicari memang regulasinya ini yang tepat itu seperti apa,
28:17supaya tadi penegakan hukum untuk yang melanggar-melanggar ini juga menjadi penting gitu ya,
28:23supaya tidak terulang penyalahgunaan dana dari rakyat untuk rakyat ini.
28:29Sebagaimana arahan dari Pak Presiden, Pak Prabowo sangat concern,
28:34bahkan sampai ikut berkomentar dan ikut memberikan arahan
28:38terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang terjadi.
28:40Mudah-mudahan bisa segera ada solusi.
28:43Nanti kami baru pekan depan ini Mbak...
28:45Hari apa Bu? Ini udah hari Rabu.
28:48Kira-kira hari apa ya?
28:48Saya enggak hafal jadwal harinya apa ya,
28:54tapi sudah dijadwalkan kemarin kami rapat
28:56dan kami sudah menjadwalkan untuk rapat di pekan depan bersama dengan BGN.
29:00Insya Allah mudah-mudahan ada follow-up yang lebih konkret,
29:03khususnya tadi terkait dengan peninjauan kembali regulasinya,
29:08sistemnya, tata kelolanya dari bulu ke hilir ini
29:11memang benar-benar harus di monef secara komprehensif.
29:15Itu sih mungkin yang akan kami lakukan.
29:17DPR selaku pengawasan, fungsi pengawasan di komisi Anda,
29:23mengawasi soal program MBG juga,
29:25dan MBG sudah berjalan sampai hari ini.
29:28Selain masalah pembayaran,
29:30kemudian juga ada dugaan keracunan tadi,
29:35dari pengawasan DPR sendiri,
29:37dari skala 1 sampai 10,
29:38menurut Bu Kurniasi,
29:42target penerima ini sudah nilainya seberapa untuk tepat sasaran?
29:47Kalau tepat sasaran, sudah tepat sasaran ya mbak ya,
29:51cuma memang ini proses kualitasnya tadi ya,
29:54proses apa namanya,
29:55antisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul ya,
29:58walaupun memang kayak tadi sampaikan yang daerah-daerah pelosok belum,
30:01karena memang ini juga harus ada kesiapan dari SPPG-nya,
30:05dapurnya, dan untuk menyiapkan SPPG dapur ini,
30:09butuh effort dan butuh SPPG ini benar-benar rasmenuhnya syarat dan ketentuan yang berlaku.
30:14Jadi, kalau memang untuk daerah-daerah pelosok memang belum,
30:18itu karena memang kesiapan SPPG-nya belum ada.
30:21Nah, kalau dari pengawasan Anda di lapangan dan juga teman-teman,
30:25dari skala 1 sampai 10,
30:26sudah berapa nilainya untuk tepat sasaran?
30:30Mungkin nggak bisa dijawab langsung ya,
30:32karena kan kita datanya harus data yang bisa mewakili ya,
30:36nanti kalau kita jawab nilainya segini,
30:39data yang saya dapatkan kan data dari berapa provinsi nih,
30:42kan seperti itu.
30:43Tapi bahwa semua provinsi sudah ada pilot project
30:46ataupun titik yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh BGN
30:52dalam melaksanakan MBG ini,
30:54semua provinsi sudah hampir 90% lebih lah ya,
30:59menurut catatan kami ya,
31:00atau mungkin sudah 100% mungkin hari ini,
31:02karena memang kami baru akan merapat pekan depan,
31:06kita baru akan minta data,
31:08datanya di apa.
31:09Oke, kalau Bu Kurnia sih nampaknya belum bisa memberikan nilai ya,
31:13begitu ya,
31:14sudah seberapa nilainya untuk tepat sasaran
31:18untuk kepada penerima?
31:19Yang pasti banyak catatan,
31:21banyak hal yang perlu diperbaiki,
31:23khususnya terkait dengan regulasi,
31:25sistem tata kelola,
31:26itu sudah pasti menjadi catatan bagi kita semuanya.
31:29Ada catatan-catatan khusus.
31:31Kalau Mas Media sendiri,
31:32kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10,
31:33berapa nih?
31:34Kalau tepat sasaran ya,
31:36karena pemerintah pengennya universal,
31:38ya mungkin sudah tersalurkan,
31:41mungkin 8 atau 7 gitu ya,
31:42tapi dari kualitas program mungkin 2 atau 3.
31:45Kalau dari target penerima sasarannya?
31:47Dari kualitas program menurut saya masih 2 atau 3 ya,
31:50karena banyak sekali kritik dari segi nutrisi,
31:53dari segi ya tadi pembiayaan,
31:57pembayaran, dan lain-lain itu yang memang jadi masalah.
32:00Tapi kalau boleh usul,
32:02karena legislatif kembali lagi setelah reses ya,
32:06saya hanya boleh usul,
32:07pengen usul 2 hal.
32:08Yang pertama adalah,
32:10bisa diusulkan kepada pemerintah
32:12untuk mengeluarkan peraturan presiden.
32:15Perpres?
32:15Yes.
32:16untuk menggunakan katalog
32:19atau sistem procurement digital.
32:22Maka itu akan bisa memangkas
32:24segala persoalan,
32:26mulai dari persoalan potensi korupsi,
32:28masalah pembiayaan, dan akuntabilitas.
32:31Itu yang pertama yang harus didorong.
32:33Tapi pemerintah mau atau tidak?
32:35Karena saya tidak tahu ya alasan
32:37dibalik tidak menggunakan skema procurement digital ini.
32:40Apakah karena diburu-buru waktu,
32:43atau memang karena tidak mau saja,
32:44agar kemudian desain programnya
32:48tidak bisa diintip dengan signifikan
32:51dan secara transparan.
32:53Betul.
32:54Yang pertama.
32:54Yang kedua,
32:55menurut saya desain besar dari programnya
32:57harus ditinjau ulang.
32:59Jadi skema-skema vendor besar,
33:01dapur umum miliaran rupiah,
33:03menurut saya itu harus ditinjau ulang.
33:04Kita tidak bisa meniru Inggris,
33:07bahkan Brazil sekalipun ya.
33:09Karena karakteristik geografi kita berbeda dengan Brazil.
33:13Jadi itu yang harus dilakukan.
33:14Dan satu lagi,
33:16kebijakan itu harus berubah.
33:18Dan pemerintah harus menulis kebijakan itu
33:20dengan pensil ya,
33:22bukan pulpen.
33:23Jadi ada kemungkinan di-adjust,
33:25ada kemungkinan dihapus,
33:27ada kemungkinan dirubah.
33:28Dan itulah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo.
33:31Jadi kalau sekarang masalahnya ada di pengadaan,
33:33skema pengadaannya dirubah.
33:35Kalau sekarang yang jadi masalah adalah
33:36kualitas nutrisinya,
33:37kualitas nutrisinya diperbaiki.
33:39Termasuk juga sistemnya,
33:41yang saat ini masih tersentralisasi di BGN.
33:44Jadi kan sekarang kita mata tertuju di BGN.
33:47Kita nyalahin Pemda enggak?
33:48Enggak.
33:49Karena Pemda mungkin enggak dilibatkan.
33:51Bagaimana dengan entitas desa misalkan?
33:53Desa enggak dilibatkan.
33:54Sekolah-sekolah relatif tidak dilibatkan.
33:56Hanya sebagai penyelenggara program saja.
33:58Kantin sekolah, UMKM?
34:00Kantin sekolah banyak yang mati.
34:02Karena digeser kan.
34:04Anak-anak enggak beli makanan di kantin lagi.
34:08Jadi makanya ide besar dari program makan bergizi gratis ini baik.
34:12Tapi skema desainnya mungkin harus ditinjau ulang.
34:15Masih ada waktu.
34:16Saya enggak bisa bilang program ini sudah gagal.
34:18Tidak.
34:19Program ini sesederhana harus diperbaiki.
34:21Dan masih ada waktu.
34:22Dan ketika Pak Prabowo mungkin mengakui bahwa masih ada kendala itu adalah hal yang positif juga.
34:28Dan kepala BGN juga harus demikian.
34:31Kalau ada kendala diakui kemudian diperbaiki.
34:34Dan saya kira ini yang diharapkan oleh publik hari ini.
34:37Dan itu harus disuarakan juga tentu saja oleh legislatif.
34:41Karena kami enggak punya komunikasi langsung dengan pemerintah yang ada legislatif yang menyuarakan.
34:47Dan juga satu lagi pengawasan dari lembaga internal dan eksternal pemerintah.
34:53KPK harus masuk.
34:55BPK harus masuk.
34:57Harus hadir.
34:58Tidak hanya memberikan training, memberikan seminar-seminar bersama kementerian.
35:03Tetapi melakukan investigasi langsung atas pelaksanaan MBG hari ini.
35:08Dan itulah fungsi kita bernegara.
35:10Semua saling mengawasi.
35:12Ini program bukan program presiden.
35:14Ini adalah program presiden yang menggunakan uang rakyat.
35:16Dan uang rakyat harus diawasi.
35:19Dan kita semua bertanggung jawab untuk itu.
35:20Satu makanan rakyat itu, 10.000-15.000, itu disalahgunakan saja.
35:27Berarti kita menggeser hak dari masyarakat miskin.
35:30Kemudian digeser tidak efisien.
35:33Yang akhirnya masyarakat miskin itu tidak bisa lagi menerima makan dan bantuan dari pemerintah.
35:38Jadi benar bahwa ini adalah program bantuan pemerintah.
35:41Ini bukan perkerjaan konsultansi.
35:43Tapi lagi-lagi ya, ini harus dilakukan dengan benar.
35:47Dan teknologi bisa menyelesaikan itu.
35:49Kalau diselesaikan secara procurement yang jelas, kondisi hari ini mungkin bisa diminimalisir.
35:55Terakhir, respon Anda, Bu Kurniasi.
35:58Sedikit saja, singkat saja.
35:59Soal usul yang sudah disampaikan Mas Media.
36:01Apakah nanti juga akan disampaikan juga ketika bertemu dengan BGN pekan depan?
36:06Kalau usulan itu pasti kita akan akomodir ya.
36:11Tapi memang maksudnya semua yang kita lakukan itu adalah semua juga dalam rangka pengawasan ya Mas Wahyu ya.
36:17Kalau saya menyebut undang-undang Brazil tidak berarti kita harus sama dengan Brazil.
36:20Pasti dong kalau mau benchmark juga harus yang sama.
36:24Kita juga pasti tidak akan.
36:26Coba contoh negara ini tidak akan seperti itu.
36:29Tapi itu kan gambaran tadi yang saya sampaikan.
36:31Misalnya di Brazil seperti ini, di Amerika seperti ini, di India seperti ini.
36:35Artinya banyak model yang bisa menjadi referensi dalam merumuskan, perbaikan, kebijakan di masa yang akan datang.
36:43Jadi supaya tidak salah pahami.
36:44Kalau kami melakukan pengawasan, terus-menerus kami lakukan.
36:48Tapi memang ini adalah program yang harus disupport dan di-endorse oleh semua stakeholder.
36:53Bahkan oleh semua bangsa di negara ini.
36:56Karena ini program yang sangat bagus.
36:58Harapannya dari semua target juga bagus.
37:01Dan ekosistemnya sebenarnya sudah ada.
37:02Peran desa, peran UMKM itu sudah ada.
37:05Cuma implementasinya masih banyak hambatan.
37:08Jadi banyak.
37:09Jadi sebenarnya sudah ada siklusnya, sudah ada ekosistemnya, sudah dibahas berkali-kali disampaikan ke kami.
37:16Tapi tadi catatan saya, ya memang harus ada perbaikan di masa yang akan datang.
37:21Dari hulu sampai ke hilir.
37:23Gitu Mbak Disti.
37:24Tentu saja kita berharap apa yang tadi disampaikan, usul yang disampaikan oleh Mas Media ini bisa juga tersampaikan dari perpanjangan tangan rakyat, anggota Dewan, yang terhormat Mbak Bukurniasi dan juga teman-teman di DPR.
37:38Supaya kemudian program ini juga bisa terus berjalan dengan baik, improve.
37:42Terakhir Mas Dana, apa yang Anda sampaikan terkait dengan klien Anda, klien Anda ini yang sampai saat ini masih menantikan haknya?
37:53Silahkan Mas Dana.
37:54Kalau yang saya sampaikan pertama, saya mohon sekali kepada DPR memiliki hati, yayasan yang bersangkutan ini harus ditindak tegas.
38:04Satu, karena sudah pertama mengambil hak uang klien saya, kemudian menghambat program Bapak Prabowo Subianto karena kita pernah itu berhenti tiga hari, itu yang pertama.
38:14Yang kedua, saya harapkan para penegak hukum nanti, terutama di Polres Jakarta Selatan, harus tetap profesional dan tidak boleh ada intervensi.
38:25Itu saja dua harapan saya.
38:26Oke, kita berharap tentu saja ada perbaikan, ada evaluasi yang menyeluruh demi niat baik yang sangat mulia ini dari Pak Presiden Prabowo Subianto
38:34untuk kemudian bisa memberikan makan bergizi secara gratis kepada seluruh anak-anak Indonesia.
38:41Tentu saja kita harus dukung bersama karena program ini program dari rakyat dan untuk rakyat.
38:46Terima kasih kuasa hukum dari Mitra Dapur MBG Kalibata, Mas Dana Harli, kemudian ada Agota Komisi 9 DPR Fraksi PKS,
38:53Kepernian Sium Fidayati, dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios, Mas Media.
38:57Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu.
38:59Sehat selalu, wassalamualaikum. Selamat pagi.
39:01Selamat pagi.