KOMPAS.TV - Perintah Panglima TNI untuk menugaskan prajurit menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia memunculkan berbagai pertanyaan.
Bagaimana implementasi perintah ini ke depan? Apakah kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum?
Simak dialog KompasTV terkait perintah panglima TNI untuk prajurit jaga kejaksaan bersama Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Baca Juga [FULL] Bongkar Pro-Kontra Prajurit Jaga Kejaksaan: Konflik Kepentingan, Hukum 'Dibayangi' TNI? di https://www.kompas.tv/nasional/592858/full-bongkar-pro-kontra-prajurit-jaga-kejaksaan-konflik-kepentingan-hukum-dibayangi-tni
#tni #kejaksaan #panglima #prajurit
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/592883/tegas-koalisi-masyarakat-sipil-sebut-prajurit-tak-perlu-jaga-kejaksaan-singgung-bayang-bayang-tni
Bagaimana implementasi perintah ini ke depan? Apakah kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum?
Simak dialog KompasTV terkait perintah panglima TNI untuk prajurit jaga kejaksaan bersama Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Baca Juga [FULL] Bongkar Pro-Kontra Prajurit Jaga Kejaksaan: Konflik Kepentingan, Hukum 'Dibayangi' TNI? di https://www.kompas.tv/nasional/592858/full-bongkar-pro-kontra-prajurit-jaga-kejaksaan-konflik-kepentingan-hukum-dibayangi-tni
#tni #kejaksaan #panglima #prajurit
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/592883/tegas-koalisi-masyarakat-sipil-sebut-prajurit-tak-perlu-jaga-kejaksaan-singgung-bayang-bayang-tni
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Selamat malam, saya ke Bung Usman dulu.
00:03Sebenarnya apa kekhawatiran kondisi masyarakat sipil soal TNI yang berjaga di kejaksaan?
00:10Apa sih sebenarnya yang bisa jadi dampak yang tidak diinginkan?
00:15Kekhawatiran kami adalah TNI semakin mengurusi hal-hal di luar urusan pertahanan.
00:22Urusan pertahanan adalah tugas pokok dan fungsi dari TNI.
00:25Urusan lainnya, misalnya pengamanan kantor kejaksaan agung dan lain-lain sebagainya itu bukan urusan TNI.
00:33Jadi kami khawatir bahwa justru pengerahan personel untuk pengamanan gedung kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan juga kejaksaan agung
00:41akan memberi kesan bahwa proses hukum di Indonesia, khususnya lembaga penegak hukum di Indonesia, itu tidak lagi independen.
00:50Jadi ada kesan bahwa TNI membayang-bayangi lembaga-lembaga penegak hukum dan ini justru menorehkan citra yang negatif kepada TNI.
01:00Apalagi kalau kita bicara di dalam konteks masyarakat internasional, dunia tentu akan bertanya-tanya,
01:07mengapa sampai kejaksaan lembaga sipil Indonesia sampai harus dijaga oleh personil militer?
01:14Itu hal yang tidak normal, kecuali di negara-negara junta militer, misalnya di Myanmar, atau misalnya di Thailand pasca kudeta minter,
01:24atau misalnya di Mesir pasca kudeta minter setelah dipimpin oleh jenderal, misalnya LCC.
01:30Jadi saya kira kami berharap sekali bahwa penggerahan personil TNI hanya untuk urusan-urusan pertahanan.
01:39Tentu saja ada urusan-urusan di luar perang, tetapi bukan juga urusan untuk memberikan pengamanan perlindungan kepada institusi kejaksaan.
01:50Bukankah itu peran polisi, misalnya? Di mana peran polisi sebenarnya?
01:54Bung Usman, kalau misalnya Kadis Penat bilang bahwa ini adalah kerjasama rutin TNI dan kejaksaan,
01:59begitu pula dengan pihak kejaksaan agung bilang ini adalah kerjasama antara TNI dan kejaksaan.
02:04Kontekstual atau tidak sih kalau bicara soal pengamanan?
02:07Sama sekali, sama sekali tidak.
02:11Karena bagaimanapun juga, kejaksaan adalah instansi penegak hukum,
02:16di mana proses penuntutan atau proses penyidikan dalam tindak pidana khusus itu berjalan.
02:22Sementara TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan negara di dalam pertahanan negara.
02:28Jadi tidak ada hubungannya, harusnya ada kerjasama-kerjasama lain yang mungkin bisa dipertimbangkan,
02:34tapi untuk pengamanan itu seperti merendahkan TNI.
02:37Masa TNI personil yang seharusnya dilatih, dididik, dipersenjatai, dan diberikan kekuatan monopoli perang
02:43untuk merindungi Indonesia dari ancaman negara asing, tiba-tiba disuruh menjaga kantor kejaksaan.
02:49Mengapa tidak ada pengoptimalan misalnya petugas keamanan biasa seperti SAPAM?
02:54Atau kalau di tingkat tertentu ada misalnya ancaman pidana atau ancaman keamanan yang lebih serius,
02:59mengapa tidak kepolisian?
03:01Itu kan tugas kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat,
03:05termasuk masyarakat yang membutuhkan layanan di kejaksaan.
03:08Kalau TNI, alat perang.
03:10Dia memiliki kekuatan monopoli untuk perang, untuk berhadapan dengan negara asing.
03:15Jadi serasanya tidak tepat untuk menempatkan atau mengerahkan personel TNI
03:19atas nama kerjasama dengan kejaksaan.