Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Bahayanya Dwifungsi Militer Bila Masuk Dalam Revisi UU TNI

Pakar Hukum Tata Negara Jelaskan Bahayanya Dwifungsi Militer Bila Masuk Dalam Revisi UU TNI


Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa ketakutan akademisi dan protes publik terhadap revisi Undang-Undang TNI bukan tidak mendasar.

Dilihat dalam jangka panjang, revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI, yang bisa merusak demokrasi.